Ujian Nasional


UN yang Jujur?

Oleh Musa Ismail *)

Akhir tahun 2009 dalam Rakornas penyelenggaraan UN, Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh mengatakan, sekarang ini tidak lagi waktunya memperdebatkan UN itu perlu atau tidak, tetapi saatnya untuk memberikan komitmen dan kerjasama supaya penyelenggaraan UN tahun 2009/2010 lebih kredibel dan  jujur. Untuk menciptakan penyelenggaraan UN yang kredibel dan jujur, diperlukan komitmen dari semua pihak. ’’Harus ada rasa kebersamaan bahwa mengurus pendidikan, termasuk menyelenggarakan UN tidak bisa sendirian, tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Artinya, prestasi yang baik adalah yang dicapai dengan kejujuran,’’ tegasnya.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2010 tinggal menghitung hari. Pro kontra yang awalnya mewarnai rencana UN ini, kini tidak terdengar lagi. Jika tidak ada perubahan lagi, pelaksanaan UN akan dilangsungkan 22-24 Maret 2010 untuk jenjang SMA dan yang sederajat, serta 29 Maret-1 April 2010 untuk SMP dan yang sederajat. UN tahun ini akan sedikit berbeda, karena pemerintah akan melaksanakan juga UN susulan bagi peserta yang berhalangan pada UN utama, yang direncanakan akan dilaksanakan seminggu setelah UN utama.

Kini saatnya, peserta didik akan menghadapi Ujian Nasional (UN). Sudah dapat dipastikan gemuruh, cemas, dan bermacam konflik batin berkecamuk. Konflik psikis itu bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga orang tua, guru, dan masyarakat. Bayangan-bayangan berhasil atau gagal mulai meneror. Tentu pula upaya untuk lulus semakin dilipatgandakan, baik dari peserta didik maupun dari pihak satuan pendidikan. Les, latihan, uji coba, belajar tambahan, dan sejenisnya—dalam tiga bulan terakhir—tampaknya begitu hebat. Aktivitas belajar siswa boleh dikatakan sangat menggembirakan. Hampir semua siswa kelas terakhir di SMP dan SMA/sederajat sibuk belajar. Bahkan, mereka pun ikut uji coba UN via internet (yang ditaja Telkomsel pada Jumat, 12 Maret kemarin). Kalaulah aktivitas belajar seperti ini berlangsung tidak hanya menjelang UN, wah. Tentu jenis ujian apa pun akan siap dihadapi dan hasilnya akan lebih memuaskan.

Kehadiran UN—mau atau tidak—sebaiknya diterima dan dilaksanakan dengan ikhlas. Hanya dengan keikhlasan, semua akar permasalahan dalam UN akan tersiang dengan bersih. Peserta didik—jika kecewa dengan kehadiran UN—akan berdampak pada kejiwaan ketika mengerjakan soal-soal UN. Masyarakat akan selalu saja mempermasalahkannya dengan berbagai cercaan. Para pembuat kebijakan (oknum tertentu) pula akan senantiasa berdalih agar UN tetap dilaksanakan sebab ini suatu megaproyek. Yang paling menyedihkan, peserta didik dan guru akan tercampak ke lembah hina—ketidakjujuran/kebobohongan/kecurangan—dengan pelaksanaan dan hasil UN. Dari pelaksanaan UN beberapa tahun ini, menjadi bukti betapa ketidakjujuran itu terjadi di tempat pencetak orang-orang terdidik. Kalau sekarang mata rantai ketidakjujuran tidak kita putuskan dari sekolah, maka akan terus lahir penerus kebohongan, ahli fiktif, dan penyebar kebohongan di negara ini. Akan jadi apa bangsa kita?

Kesadaran penuh haruslah muncul dari guru. Bersih atau kotornya pelaksanaan UN, sangat besar pengaruhnya dari guru. Semuanya bergantung pada prinsip hidup individu guru. Jika masih saja takut dengan atasan untuk jujur dalam UN, wah, sangat menyedihkan. Kalau masih saja beralasan menolong peserta didik, berbuat kebaikan, atau amal untuk masuk surga, saya pikir tentu itu suara halus dari ketidakbenaran. Seandainya kita—para guru masih saja berpikiran dan beralasan demikian, ke mana perginya nurani. Tentu saja perasaan berdosa akan hadir karena kita telah mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada anak-anak. Bukankah ketidakjujuran merupakan ketidakbenaran? Gurulah yang seharusnya penegak kebenaran, bukan menegakkan benang basah!

Munculnya ketidakjujuran dalam UN—seperti yang terjadi selama ini—merupakan bukti ketidaksiapan kita menghadapi kenyataan. Siswa tidak siap menerima ketertundaannya lulus dari sekolah. Sekolah sebagai satuan pendidikan tidak siap menerima besarnya persentase ketidaklulusan (tetapi tidak semuanya). Masyarakat tidak siap pula menerima kegagalan anak mereka. Pemerintah pula terkesan tidak siap menanggulangi para siswa yang tidak lulus UN. Akibatnya, berbagai cara disahkan untuk menutupi ketidaksiapan tersebut. Bayangkan, kita telah menggadaikan kejujuran untuk menutupi ketidaksiapan.

UN yang jujur, sadar atau tidak, akan berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan. Pelaksanaan UN yang jujur akan mendorong semua elemen untuk ikhlas melakukan berbagai upaya yang mantap. Segenap elemen yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan tentu akan berpikir keras, bertindak tepat, bergandeng bahu merentas kepincangan-kepincangan dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, angka-angka UN yang tidak jujur, akan menimbun dan merabunkan mata elemen-elemen tersebut dengan keberhasilan semu: Keberhasilan yang membodohkan!

Untuk saat ini, tidak perlu lagi kita mempersoalkan UN. Yang sepatutnya dilakukan adalah menantang UN untuk meraih mimpi-mimpi. Pikiran-pikiran skeptis dan apriori terhadap UN lebih banyak bersifat provokatif dan mengadu domba. Yang jelas, memulai suatu perubahan memang banyak tantangan. UN sebagai salah satu syarat kelulusan merupakan suatu perubahan yang hingga saat ini terus dimaki hamun berbagai pihak. Tentunya dengan berbagai kepentingan pula. Maki hamun terhadap UN inilah yang justru menimbulkan gejolak sehingga memunculkan berbagai ketidaksenangan. Mari kita memandang UN secara positif, tetapi tetap memperbaiki hal ikhwal negatifnya. Hanya dengan sikap demikian, terjadi pendewasaan dalam dunia pendidikan tanah air.

Masalah persentase kelulusan menjadi preseden buruk. Nyaris semua beranggapan bahwa masalah ini berkaitan erat dengan nama baik. Mulai dari pihak sekolah, hingga pemerintah daerah berpikiran demikian. Keberadaan UN sudah seperti pemilihan kepala daerah yang memiliki ’’Tim Sukses’’. Peristiwa dan kejadian tahun sebelum ini sudah semestinya tidak terjadi lagi untuk tahun 2010 ini. Pemberian kunci jawaban oleh ’’Tim Sukses’’ dengan berbagai teknik kepada para peserta didik tidak semestinya terulang lagi.

UN merupakan ujian kejujuran. Bukan hanya siswa, tetapi semua pihak terkait ikut diuji tingkat kejujuran/ketidakjujurannya. Meskipun nilai perolehan UN rendah, tetapi itulah wajah kebenaran dengan cara yang jujur. Justru nilai kejujuran itu lebih berharga daripada segalanya, termasuk permainan angka-angka oleh ’’Tim Sukses’’. Penyelenggaraan UN sebenarnya cabaran yang mesti dijawab dengan idealisme yang tinggi. Kelulusan  dan ketidaklulusan, sebenarnya kita anggap sebagai hal biasa, sebagai suatu proses kematangan hidup. Penyadaran kepribadian inilah yang semestinya diberikan kepada semua pihak. Dengan demikian, pelaksanaan UN akan seperti air bening yang mengalir sesuai aturannya.

Secara normatif, kita semua tahu melalui UN ini pemerintah berharap bisa meningkatkan mutu pendidikan nasional, tetapi harapan ini sudah pasti tidak akan tercapai bila sekolah dan pejabat daerah merespons UN ini dengan tindakan yang tidak jujur. Alangkah lebih mulia bila sekolah dan pejabat daerah lebih bersemangat meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya, dilakukan tentunya dengan program dan kebijakan bersih yang bisa mengangkat kualitas pendidikan di daerahnya. Pemerintah alangkah lebih baik bila mengintrospeksi diri. Kebijakan UN yang dipaksakan tanpa menyetarakan kualitas pendidikan di semua daerah hanya menghasilkan ketidakjujuran. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan UN kembali, pemerintah harus menyelesaikan terlebih dahulu ketimpangan kualitas pendidikan ini.

Dengan ketidakjujuran sistematis seperti itu, bisa jadi citra sekolah dan nama baik daerah terjaga meskipun ada nurani yang dikhianati. Namun, patut disadari bersama ketidakjujuran ini akan berdampak panjang di kemudian hari. Lulusan yang dihasilkan dari sistem yang tidak jujur akan membentuk manusia yang tidak jujur pula. Di banyak perguruan tinggi, skripsi yang merupakan produk ilmiah yang menjadi bukti kompetensi mahasiswa, bila dianalisis lebih dalam banyak yang copy paste dari skripsi milik mahasiswa lain. Lebih ironis lagi, ketidakjujuran itu dapat pula kita temukan pada kasus plagiat yang dilakukan guru besar di perguruan tinggi Indonesia. Ini tentu saja bukan hanya citra buruk bagi institusinya, tetapi merupakan preseden buruk juga bagi bangsa Indonesia.

Mau atau tidak, pelaksanaan UN tahun ini harus kredibel dan jujur. Karena itu, perlu dilakukan upaya dari berbagai pihak. Pertama, sikap tegas dari guru/kepala sekolah untuk tidak terlibat berbuat curang, meskipun mendapat ancaman dari atasan. Kedua, sikap tegas dari para pengawas silang UN yang ditugaskan ke sekolah bersangkutan. Ketiga, Tim Pengawas Independen benar-benar melakukan tugasnya dengan menggunakan hak pengawasannya dengan benar. Keempat, ketegasan pihak sekolah untuk menerapkan berbagai persyaratan/ketentuan yang benar dalam pelaksanaan UN, misalnya, siswa dilarang membawa telepon seluler (handphone). Jika semua elemen ini berjalan di jalur kejujuran, hasil UN akan benar-benar kredibel dan jujur. Kita sangat berharap. Semoga saja!***

 

*) Musa Ismail adalah Guru SMAN 3 Bengkalis. Seorang penulis.

Tinggalkan komentar

Filed under Artikel

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s